INILAH.COM, Jakarta - Di tengah gencarnya tawaran untuk bergabung ke kubu SBY, PDI Perjuangan disarankan tetap mengambil sikap oposisi dan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan selama lima tahun ke depan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konstituennya.
Saran itu dilontarkan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, di Jakarta, Sabtu (19/9). Menurut Boni, PDIP sebelumnya telah mampu menempatkan diri sebagai oposisi dan jadi kekuatan penyeimbang pemerintah.
"Jika saat ini PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi partai pemenang pemilu, itu berarti partai tidak menjaga kepecayaan konstituen sekaligus membunuh karakternya," kata Boni Hargens.
Jika kepercayaan konstituennya tidak dijaga dan karakternya dibunuh, dikhawatirkan pada Pemilu 2014, konstituen PDIP akan beralih ke parpol lainnya. Akibatnya pamor PDIP akan semakin terpuruk.
Selama ini, kata Boni, PDIP menjadi saluran formal dari aspirasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak populer. "Jika PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi parpol pemenang pemilu, maka tidak ada lagi saluran aspirasi dari masyarakat," katanya.
Jika semua kebijakan pemerintah tidak ada yang mengkritik dan mengontrol, kata dia, akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. "Jangan-jangan legislatif juga nantinya tidak berani mengontrol kebijakan eksekutif," katanya.
Staf pengajar FISIP Universitas Indonesia ini mengatakan, jika semua kekuatan dirangkul oleh koalisi parpol pemenang pemilu, maka pemerintahan SBY-Boediono Presiden lima tahun ke depan akan menjadi pemerintahan otoriter. [P1]
